FENOMENA HUKUM NEWS || BEKASI
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mengambil langkah progresif melawan mandeknya penegakan hukum dan lemahnya pengawasan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Sebagai bentuk perlawanan, IWO Indonesia akan menggelar Konsolidasi Nasional secara virtual via Zoom Meeting pada Minggu (21/6/2026) guna mempersiapkan aksi damai besar-besaran di Polres Metro Bekasi Kabupaten.
Konsolidasi ini dipicu oleh dua persoalan krusial yang dinilai lamban direspons: dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap organisasi profesi jurnalistik IWO Indonesia, serta laporan pengaduan terkait dugaan alih fungsi lahan sawah produktif di Kabupaten Bekasi yang disinyalir menabrak aturan ketahanan pangan.
Ketua Umum IWO Indonesia, NR. Icang Rahardian, SH., MH, dengan tegas menyatakan bahwa organisasi tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan terhadap marwah jurnalis, sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang terkesan abai terhadap kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat.
"IWO Indonesia adalah organisasi profesi yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Kami tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pelecehan, penghinaan, maupun upaya yang merendahkan martabat jurnalis! Terlebih lagi mengenai isu alih fungsi lahan sawah produkti ini bukan sekadar urusan administrasi, ini soal perut rakyat dan ketahanan pangan yang digerus demi kepentingan segelintir korporasi," tegas Icang Rahardian.
Icang menilai, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) harus menunjukkan taringnya dalam mengevaluasi izin-izin pembangunan yang melanggar tata ruang wilayah. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau main mata dalam regulasi pengalihan lahan produktif.
"Kami mendukung pembangunan, tetapi jika pembangunan itu menabrak aturan perundang-undangan dan merusak lingkungan, harus dievaluasi total dan diproses hukum! Kepentingan masyarakat harus di atas kepentingan pemodal," tambahnya.
Melalui Konsolidasi Nasional ini, seluruh pengurus dan anggota IWO Indonesia dari berbagai daerah diinstruksikan untuk menyatukan barisan. Aksi damai yang dipersiapkan ke Polres Metro Bekasi Kabupaten menjadi sinyal kuat bahwa pers independen siap mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan dan berkeadilan.
Meskipun kritik yang dilayangkan sangat tajam, DPP IWO Indonesia tetap mengimbau seluruh anggotanya untuk menjaga kondusivitas dan bergerak dalam koridor hukum.
"Aksi yang akan kita gelar adalah aksi damai yang tertib dan bermartabat, namun membawa tuntutan yang tegas. Kami mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional tanpa pandang bulu," pungkas Icang Rahardian.
Konsolidasi ini dipastikan akan menjadi batu pijakan bagi IWO Indonesia untuk melakukan fungsi kontrol sosial secara masif terhadap kebijakan daerah yang dinilai merugikan publik.
Red
