Skandal Retribusi Muara Enim: Audit Temukan "Pengelolaan Ambigu" di Empat SKPD, Miliaran Rupiah Potensi Hilang dari Kas Daerah

 

FENOMENA HUKUM NEWS || MUARA ENIM 

Di tengah pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar 93,55% (Rp113,06 miliar dari target Rp120,84 miliar), Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Enim merilis hasil reviu yang sangat mengkhawatirkan: pengelolaan pendapatan retribusi di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada dalam kondisi "belum memadai" dan penuh ambiguitas.

Temuan ini secara serius mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam pengawasan dan pencatatan, membuka lebar pintu bagi praktik kecurangan dan kebocoran signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Muara Enim. Minggu 14 Desember 2025.

Berdasarkan reviu dokumen dan observasi lapangan, masalah tidak hanya terletak pada target, tetapi pada integritas proses penerimaan.

1. Studi Kasus Utama: Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta ESDM)

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk UPTD Pasar Muara Enim, Tanjung Enim, dan Gelumbang, disoroti sebagai contoh kegagalan operasional.

 * Poin Krusial: Mekanisme penarikan dan pencatatan penerimaan di tingkat UPTD dan petugas pasar ditemukan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang ketat. Hasil reviu menunjukkan adanya diskrepansi dan prosedur pencatatan yang rentan dimanipulasi, menyebabkan Pendapatan Retribusi dari Pasar rawan menguap sebelum mencapai kas daerah.

2. Tiga SKPD Lain Bermasalah (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah & Tempat Rekreasi/Olahraga)

Temuan serupa—yakni pengelolaan yang belum memadai—juga dilaporkan terjadi pada tiga SKPD lainnya yang mengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Implikasi: Kelemahan pada sistem Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, misalnya, berpotensi merugikan daerah dari sektor pariwisata, sementara masalah pada Penjualan Produksi Usaha Daerah menyingkap tata kelola bisnis daerah yang tidak transparan. (Detail temuan akan diumumkan lebih lanjut setelah investigasi mendalam).

Desakan Inspektorat: Segera Lakukan Tindakan Hukum

Inspektorat mendesak Bupati Muara Enim untuk tidak menunda audit mendalam yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

"Ini bukan sekadar masalah administrasi yang 'belum memadai'. Ini adalah temuan serius mengenai integritas pengelolaan keuangan daerah. Jika mekanisme pencatatan dan penyetoran tidak transparan, kita sedang membiarkan kas daerah dijarah di tengah jalan," tegas [NAMA/JABATAN Juru Bicara Inspektorat].

Audit Investigatif Total: Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran dana retribusi di keempat SKPD tersebut, fokus pada potensi kerugian negara.

Pemecatan dan Sanksi: Berikan sanksi berat, termasuk pemecatan, kepada petugas atau pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam praktik yang merugikan daerah.

Digitalisasi Sistem: Segera terapkan sistem pencatatan retribusi berbasis digital dan real-time untuk menghilangkan celah manipulasi.

Inspektorat berkomitmen untuk mengawal temuan ini hingga semua potensi kebocoran ditutup dan akuntabilitas keuangan daerah dapat dipulihkan.

PRIMA