FENOMENA HUKUM NEWS || PRABUMULIH
Integritas tata kelola keuangan Pemerintah Kota Prabumulih hancur berkeping-keping. Tim Pemeriksa menemukan skandal misklasifikasi anggaran masif senilai total Rp44.529.740.110,00 (lebih dari Rp44,5 Miliar) yang melibatkan 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terstruktur. Ini adalah malpraktik akuntansi terorganisir, bukan sekadar kesalahan administratif. Minggu, 7 Desember 2025.
Inti kejahatan angka ini adalah pemindahan pos Belanja Modal (untuk pembangunan aset permanen rakyat) ke Belanja Barang dan Jasa (B/J) (untuk pengeluaran habis pakai).
Hilangnya Aset Publik: Praktik ini secara efektif menghilangkan aset negara senilai Rp6,89 Miliar dari catatan resmi Prabumulih. Proyek infrastruktur vital, seperti normalisasi sungai, secara sengaja dicatat setara dengan pembelian ATK (Alat Tulis Kantor). Siapa yang bertanggung jawab atas penghilangan aset yang seharusnya menjadi warisan publik ini?
Modus 'Mencuci' Laporan: Indikasi kuat menunjukkan bahwa misklasifikasi ini adalah taktik kotor untuk "mempercantik" realisasi anggaran dan menutupi kegagalan penyerapan pada pos-pos tertentu. Ini adalah penipuan sistematis terhadap laporan keuangan daerah, demi menciptakan citra kinerja yang palsu.
Jaringan Mafia Anggaran: Keterlibatan 22 SKPD mengindikasikan bahwa ini bukan aksi tunggal, melainkan jaringan terstruktur yang beroperasi secara sistematis di seluruh birokrasi. Kegagalan moral dan profesionalisme ini merampok kejujuran dalam setiap laporan keuangan publik.
“Temuan Rp44,5 Miliar ini adalah bukti adanya kudeta terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pejabat-pejabat ini tidak hanya melanggar aturan akuntansi; mereka telah secara sengaja mengaburkan uang rakyat. Ini adalah indikasi kuat adanya mafia anggaran yang harus dibongkar tuntas,” tegas Tim Redaksi Prima.
Dampak paling fatal dari sandiwara angka ini adalah ancaman serius terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipegang Pemkot Prabumulih. Daerah ini kini di ambang dicap Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK—sebuah stempel aib yang menandakan bahwa laporan keuangan mereka cacat mendasar dan tidak bisa dipercaya.
Tim Redaksi Prima menuntut Pemerintah Daerah Prabumulih dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil langkah tegas, melampaui sanksi administratif ringan:
Pencopotan dan Penindakan Hukum: Kepala SKPD, PPK, dan tim anggaran yang terlibat harus segera dicopot dari jabatannya dan ditindaklanjuti secara hukum. Kelalaian yang berujung pada manipulasi laporan keuangan negara tidak bisa lagi ditoleransi hanya dengan "jurnal koreksi."
Audit Forensik Menyeluruh: Mendesak BPK atau APH melakukan audit forensik mendalam. Publik harus tahu apakah dana yang dimisklasifikasi ini benar-benar dibelanjakan atau sengaja dikaburkan untuk tujuan korupsi tersembunyi.
Transparansi Total: Pemerintah Daerah wajib menjelaskan secara terbuka kepada publik mekanisme apa yang memungkinkan kebobrokan ini terjadi, dan mengapa sistem pengendalian internal mereka seburuk ini.
Prabumulih berhak menuntut pertanggungjawaban penuh atas setiap rupiah yang digelapkan dalam labirin birokrasi ini. Kegagalan ini adalah penghianatan terhadap kepercayaan publik.
Publisher: -Red (PRIMA)
