FENOMENA HUKUM NEWS || BEKASI
Analisis mendalam terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bekasi 2025 mengungkap pola alokasi yang tidak seimbang dan terkesan menutup-nutupi, menimbulkan kecurigaan kuat adanya malprioritas anggaran yang merugikan kepentingan publik. Minggu, 7 Desember 2025.
Temuan ini, yang didorong oleh semangat pemberantasan korupsi dan akuntabilitas anggaran, menyoroti disparitas ekstrem yang ditemukan pada tiga Badan Utama, di mana dana cenderung berputar di internal birokrasi, meninggalkan investasi vital dan keselamatan rakyat.
Badan Daerah Anggaran Total (A) Belanja Operasi (BO) Belanja Modal (BM)
BPKD (Keuangan) Rp1,131 Triliun N/A
BPBD (Bencana) Rp21,2 Miliar 91,85% dari A 8,15%
Bapenda (Pendapatan), Rp193,2 Miliar 96% dari A 4%
Kontradiksi Angka: Kenyamanan Birokrasi vs. Keselamatan Publik
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai Rp21,2 Miliar, namun hanya 8,15% atau sekitar Rp1,73 Miliar yang dialokasikan untuk Belanja Modal. Belanja Modal adalah kunci untuk membeli alat berat, perahu karet baru, sistem peringatan dini, dan infrastruktur kesiapsiagaan.
Pertanyaan Kritis: Apakah belanja modal Rp1,73 Miliar cukup untuk menjamin Kabupaten Bekasi mampu menghadapi potensi banjir atau bencana besar lain sepanjang 2025? Rasio Belanja Operasi yang mencapai 91,85% menunjukkan bahwa anggaran lebih mementingkan gaji, perjalanan dinas, dan rapat, daripada kesiapan alat vital dan nyawa masyarakat.
BPKD, sebagai entitas administratif, memiliki alokasi anggaran lebih dari Rp1,1 Triliun. Jumlah ini hampir enam kali lipat dari gabungan anggaran Bapenda dan BPBD.
Pertanyaan Kritis: Keterangan 'N/A' pada Belanja Operasi dan Belanja Modal BPKD mengindikasikan bahwa dana tersebut tidak dipisahkan dengan jelas dari Belanja Transfer (ke desa/pihak lain) atau Belanja Tidak Terduga (BTT). Kurangnya rincian ini menjadikan alokasi Rp1,1 Triliun sebagai 'kotak hitam' yang sangat rentan terhadap inefisiensi dan potensi penyalahgunaan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghabiskan 96% anggarannya (Rp185,5 Miliar) untuk Belanja Operasi.
Pertanyaan Kritis: Jika hampir seluruh anggaran Bapenda dihabiskan untuk rutinitas operasional (gaji dan perjalanan dinas), apa kontribusi riil dari belanja jumbo ini dalam upaya penemuan dan penggalian potensi pajak dan retribusi baru? Dominasi Belanja Operasi menimbulkan kecurigaan bahwa dana habis pada honor dan kegiatan yang sulit diukur efektivitasnya.
Pola anggaran ini jelas mencerminkan pemanfaatan anggaran yang condong ke internal birokrasi daripada ke masyarakat.
Risiko Bencana: Ketika terjadi bencana, masyarakat akan menanggung akibat lambatnya respon BPBD karena keterbatasan dan usia alat yang tidak terbarukan.
Hambatan Pembangunan: Kegagalan Bapenda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat Belanja Operasi yang inefisien, merugikan masyarakat karena menghambat pembangunan infrastruktur dasar.
Tim Redaksi Prima menuntut Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD untuk segera melakukan tindakan korektif:
Transparansi 'Kotak Hitam' BPKD: Mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi mempublikasikan rincian komponen terbesar dari anggaran BPKD (pos Transfer dan BTT) agar dapat dipisahkan secara transparan dari biaya operasional internal BPKD.
Realokasi Anggaran BPBD: Menuntut DPRD Kabupaten Bekasi segera memastikan adanya re-alokasi dana dari Belanja Operasi ke Belanja Modal BPBD dalam APBD Perubahan 2025. Kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas investasi, bukan sekadar biaya rapat.
Audit Kinerja Bapenda: Mendesak Bapenda untuk menyajikan Laporan Kinerja (LAKIP) yang terperinci yang membuktikan bagaimana Belanja Operasi Rp185,5 Miliar berkorelasi langsung dengan capaian target pajak baru dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah Daerah harus menghentikan praktik "Garong Anggaran" melalui pos operasional yang tidak terukur dan mengembalikan prioritas keuangan pada investasi yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Publisher / Red (PRIMA)
