FENOMENA HUKUM NEWS || LAHAT
Kenaikan signifikan pada saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lahat di Neraca per 31 Desember 2024 menjadi Rp3,689 triliun (naik 14,16%) ternyata menyimpan masalah fundamental dan berulang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 39/LHP/XVIII.PLG/04/2024 menunjukkan bahwa peningkatan nilai aset tidak diiringi dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel, memicu risiko kerugian negara dan ketidakandalan laporan keuangan. Jum'at 12 Desember 2025.
Alih-alih menjadi cerminan kekayaan daerah yang kuat, saldo Aset Tetap Kabupaten Lahat justru terancam menjadi 'gelembung' nilai yang rapuh. BPK menemukan serangkaian kelemahan fatal dalam penatausahaan dan pengamanan aset.
Tanah Bermasalah: Nilai tanah belum dicatat berdasarkan nilai wajar, yang berpotensi menyajikan aset lebih rendah atau lebih tinggi dari kondisi seharusnya. Lebih parah, 11 bidang Aset Tanah belum bersertifikat, melemahkan hak kepemilikan dan membuka peluang gugatan dari pihak lain.
Kendaraan Dinas 'Misterius': Sejumlah kendaraan dinas tidak dapat dihadirkan tanpa keterangan yang jelas. Sebanyak 751 unit aset kendaraan belum dilengkapi BPKB, dan ditemukan ketidaksesuaian antara nomor rangka/mesin dengan STNK. Kondisi ini menimbulkan risiko kehilangan aset yang tinggi dan potensi penyalahgunaan.
Aset Gedung Tanpa Dasar Hukum: Aset Gedung yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga, seperti Kantor MUI dan Gedung PWI, belum didukung dokumen perjanjian resmi, memunculkan risiko penyalahgunaan atau penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak.
Data Aset Publik yang Tidak Jelas: Sebanyak 367 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) disajikan tanpa informasi krusial seperti luasan, panjang, lebar, atau lokasi. Bagaimana masyarakat dapat mengawasi aset publik jika datanya saja tidak lengkap?
Permasalahan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berdampak langsung pada:
Ketidakandalan Neraca: Nilai Aset Tetap pada Neraca dan Laporan BMD tidak menggambarkan kondisi riil, membuat keputusan anggaran dan pembangunan berbasis data yang cacat.
Kelemahan Hukum: Lemahnya hak kepemilikan atas tanah dan ketiadaan BPKB untuk ratusan kendaraan membuat Pemkab Lahat rentan terhadap gugatan hukum dan kehilangan aset.
BPK telah memberikan rekomendasi tegas kepada Bupati Lahat, Sekretaris Daerah, dan Kepala BPKAD untuk segera melakukan perbaikan, termasuk sertifikasi tanah, pemutakhiran data aset, dan penyerahan BPKB.
Namun, Pemerintah Kabupaten Lahat menunjukkan respons yang lambat. Hingga saat ini, Pemkab belum menyampaikan laporan hasil inventarisasi fisik atas 78 unit kendaraan dinas dan laporan penyerahan 694 BPKB dari SKPD kepada Bidang Aset BPKAD.
Ironisnya, hasil pemeriksaan tahun 2024 menunjukkan bahwa permasalahan dalam penyajian nilai Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah masalah tahun 2023 yang terulang.
"Kenaikan aset yang fantastis tidak berarti apa-apa jika administrasinya amburadul dan asetnya rawan hilang. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola yang tidak serius dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Perlu audit investigasi menyeluruh untuk memastikan aset daerah benar-benar aman dan akuntabel," tegas [Nama Anda/Organisasi yang Merilis, jika ada].
Tuntutan: Pemerintah Kabupaten Lahat harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tuntas dan memastikan pengawasan internal ditingkatkan agar permasalahan fatal ini tidak lagi terulang di tahun mendatang.
Team PRIMA
