FENOMENA HUKUM NEWS || KAMPAR
Ancaman Pemerintah Daerah (Pemda) yang sesumbar akan mencabut izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pembeli Harga Tandan Buah Segar (TBS) di bawah ketetapan, menuai kritik pedas. Narasi tersebut dinilai tak lebih dari sekadar "gimmick politik" dan pemanis pidato di tengah jeritan petani sawit yang kian tercekik.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh tokoh Pemuda Kampar, Mhd Sanusi. Dengan nada geram, ia menyebut ancaman sanksi dari pemerintah daerah hanya menjadi macan kertas yang mandul tanpa adanya transparansi dan tindakan konkret di lapangan.
"Petani tidak bisa makan dari ancaman kosong. Petani tidak bisa membayar pupuk yang mahal dengan janji-janji manis. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah eksekusi nyata, bukan pernyataan klise yang sengaja diulang-ulang setiap kali sorotan publik sedang tinggi," tegas Sanusi kepada media, Sabtu 30 Mei 2026.
Sanusi menilai, pembiaran terhadap ketimpangan harga sawit ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah. Persoalan harga TBS yang dimainkan pihak korporasi adalah lagu lama yang terus berulang tanpa ada penyelesaian di akar rumput.
Ia menantang keberanian pemerintah daerah untuk membuka data ke publik dan tidak menyembunyikan korporasi yang nakal.
"Kalau memang pemerintah serius dan punya nyali membela petani, tunjukkan ke publik pabrik mana yang melanggar! Umumkan namanya, berikan sanksi, dan cabut izinnya jika terbukti mbalelo. Jangan sampai pemerintah hanya terlihat gagah dan garang di atas podium, tapi mendadak kehilangan taji dan ciut nyali saat berhadapan dengan oligarki kelapa sawit," cecarnya.
Lebih lanjut, Sanusi menyoroti kontradiksi antara realitas lapangan dengan klaim keberhasilan pemerintah. Saat ini, petani sawit mandiri di Kampar harus berjuang sendirian menghadapi hantaman biaya produksi dan harga pupuk yang melambung tinggi, sementara harga jual sawit mereka kerap dipermainkan secara sepihak oleh PKS.
"Rakyat sudah muak dengan seremoni, rapat koordinasi, dan konferensi pers yang miskin hasil. Di lapangan, petani semakin tertekan. Jangan tunggu sampai gelombang kemarahan petani meledak di jalanan, baru pemerintah kasak-kusuk mau bergerak," ketus Sanusi.
Sebagai salah satu urat nadi perekonomian daerah, petani sawit seharusnya mendapatkan proteksi penuh dari negara, bukan justru dibiarkan menjadi objek eksploitasi segelintir pihak yang mencari keuntungan sepihak.
Di akhir pernyataannya, Sanusi menegaskan bahwa indikator keberhasilan rapor pemerintah daerah tidak diukur dari seberapa banyak rilis ancaman yang diterbitkan di media massa, melainkan dari stabilitas harga yang dirasakan langsung oleh dompet petani.
"Hari ini petani tidak butuh retorika dan untaian kata-kata indah. Mereka butuh harga yang adil, perlindungan hukum yang nyata, dan bukti bahwa negara hadir berpihak pada rakyat kecil. Jika tidak ada tindakan konkret minggu ini, maka semua ancaman kemarin sah kita sebut sebagai slogan usang dan sekadar bualan belaka," pungkasnya secara lugas.
Team Redaksi
