Fenomena hukumnews.my.id/Siak — Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal, bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), perangkat daerah terkait, serta para camat, di Ruang Rapat Sri Indrapura, Senin (5/5/2026).
Rapat membahas peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan Program MBG, termasuk progres pelaksanaan di Kabupaten Siak mulai dari pembangunan dan operasional dapur, kesiapan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), penguatan rantai pasok bahan pangan lokal dalam memastikan ketersediaan bahan pokok untuk kebutuhan SPPG, menyiapkan data penerima manfaat, hingga manajemen daur ulang limbah.
“Kami kira, percepatan operasional Dapur di daerah terluar dan tertinggal sangat diharapkan, mengingat anak-anak yang tinggal di pelosok pedalaman Sungai Mandau, Kandis dan Pesisir Siak mereka ingin juga tersentuh MBG ini,” kata dia.
Syamsurizal menegaskan pentingnya percepatan koordinasi dan pelaporan berkala kepada pemerintah pusat, mengingat Program MBG merupakan program strategis nasional yang memerlukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin setiap tiga bulan.
“Ini program yang harus kita kawal bersama. Kita perlu data yang jelas, karena kita punya tugas dan tanggung jawab per tiga bulan sekali untuk dilaporkan ke Kementerian,” ucap Wabup.
Dalam pemaparan teknis oleh BGN, disampaikan bahwa dari total 98 dapur yang direncanakan, sebanyak 56 dapur telah berjalan, sementara 20 dapur masih dalam proses penyelesaian. Sejumlah dapur di wilayah 3T juga masih dalam tahap persiapan, termasuk yang dibangun oleh BGN.
Wabup menekankan penguatan peran perangkat daerah dalam mendukung program ini. Baperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), serta camat dan penghulu diminta melakukan penghitungan dan pemetaan kebutuhan di tiap kecamatan hingga desa, sekaligus mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal untuk mendukung dapur MBG.
Ia meminta agar pemetaan kebutuhan, kesiapan bahan baku di tiap kecamatan, serta koordinasi dengan BGN dapat diperkuat, sehingga hasil produksi petani Siak dapat terserap dalam sistem SPPG dan sinkronisasi data berjalan baik. Sehingga MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga penguatan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta menyiapkan pendataan penerima manfaat yang meliputi peserta didik, balita, dan ibu hamil melalui integrasi data posyandu dan fasilitas kesehatan di daerah.
Sementara itu, Dinas pendidikan diminta berkoordinasi dengan DLH untuk menindaklanjuti pengelolaan limbah dapur MBG agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif.
“Dalam waktu yang ditentukan, saya minta sudah ada hasil konkret. Saya tidak mau ini hanya diskusi saja, semua harus saling berkoordinasi. Setidaknya kita harus sudah mulai berjalan," tutupnya.
(Rahma/MC Siak)
