FENOMENA HUKUM NEWS || BEKASI
Munculnya polemik perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terhadap Warga Negara Korea Selatan berinisial KD, yang saat ini tengah terseret proses hukum di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi, memicu kritik tajam terhadap kebijakan keimigrasian. Meski diklaim sesuai prosedur, kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan publik dan mengaburkan batas antara hak administratif dengan status hukum seseorang.
Menanggapi situasi tersebut, berikut adalah poin-poin kritis terkait kebijakan izin tinggal WNA di tengah proses hukum:
1. Administrasi Bukan "Tameng" Proses Hukum
Pemerintah daerah dan instansi terkait harus menegaskan bahwa pemberian izin tinggal (termasuk mekanisme Bridging Visa yang digunakan KD) hanyalah bersifat administratif. Status legalitas izin tinggal sama sekali tidak menghapus atau menangguhkan status hukum pidana yang sedang berjalan di Kepolisian. Publik menuntut agar kepastian hukum tetap menjadi prioritas di atas kelancaran administrasi imigrasi.
2. Kritik atas Transparansi Mekanisme Bridging Visa
Peralihan penjaminan KD dari PT GAS ke mekanisme Bridging Visa secara online memicu pertanyaan mengenai pengawasan di lapangan. Pemerintah jangan sampai terkesan memberikan "karpet merah" kemudahan digital bagi WNA yang sedang bermasalah hukum tanpa adanya pengawasan ketat. Keberadaan WNA yang berstatus terlapor namun bebas mengurus dokumen harus dibarengi dengan koordinasi lintas instansi yang lebih transparan.
3. Azas Praduga Tak Bersalah vs Kewaspadaan Publik
Meskipun menjunjung tinggi Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 dan azas praduga tidak bersalah, otoritas terkait tidak boleh menutup mata terhadap kekhawatiran masyarakat. Kewajiban WNA untuk menjaga izin tinggal agar tidak overstay seringkali disalahartikan sebagai upaya membiarkan WNA bermasalah tetap bebas berkeliaran.
4. Dilema Sanksi: Overstay atau Deportasi?
Terdapat kontradiksi yang perlu dikritisi: WNA yang sedang dalam proses hukum namun tidak ditahan diwajibkan membayar denda Rp1.000.000,- per hari jika overstay. Namun, jika mencapai 60 hari, sanksi deportasi menanti. Hal ini memunculkan kekhawatiran:
"Apakah sanksi deportasi akibat administrasi justru akan menjadi pintu keluar (escape route) bagi WNA untuk menghindari jeratan hukum pidana di Indonesia?"
Kami mendesak adanya sinkronisasi data yang nyata antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian). Jangan sampai izin tinggal tetap diberikan kepada individu yang berpotensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, hanya demi mengejar kepatuhan administrasi semata.
Himbauan bagi WNA untuk tetap menjaga legalitas dokumen selama proses hukum memang sesuai regulasi. Namun, pemerintah harus mampu menjamin bahwa kepatuhan administratif ini tidak digunakan sebagai alat untuk memanipulasi citra atau memperlambat proses keadilan bagi pelapor di Indonesia.
Team Redaksi
