FENOMENA HUKUM NEWS || JAKARTA
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Bekasi melayangkan mosi tidak percaya dan tudingan keras terhadap Plt Bupati Bekasi. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan pembohongan publik secara sistematis dengan menutup rapat akses hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari jangkauan masyarakat dan pers. Senin 2 Maret 2026.
Kekecewaan ini meledak melalui aksi pemasangan spanduk protes di berbagai titik vital pusat pemerintahan, termasuk gerbang utama Kantor Bupati Bekasi. Langkah radikal ini diambil setelah rentetan surat resmi permohonan audiensi yang dilayangkan DPD IWOI sejak 24 Februari 2026 hanya berakhir di keranjang sampah birokrasi.
Sekretaris DPD IWOI Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, membongkar inkonsistensi sikap pimpinan daerah. Ia menyebut bahwa pada 19 Februari lalu, Plt Bupati secara lisan sempat "pamer" keterbukaan dengan mempersilakan media mengonfirmasi hasil audit. Namun, realitanya, birokrasi di bawahnya justru membangun barikade informasi.
"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kepala daerah melempar janji manis di depan kamera, namun perangkat daerahnya memasang tembok tinggi. Jika BUMD kita sehat, mengapa auditnya harus dikunci rapat? Sikap bungkam ini adalah pengakuan implisit bahwa ada borok dalam pengelolaan aset daerah yang sedang disembunyikan," tegas Karno dengan nada berang.
Desakan Transparansi: Rakyat Berhak Tahu Kemana Uang Mereka
DPD IWOI mendesak transparansi telanjang tanpa rekayasa terhadap tiga entitas krusial:
- PT Bekasi Putera Jaya (BPJ)
- PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)
- Progres Audit PDAM Tirta Bhagasasi
Penutupan akses informasi ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran nyata terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa transparansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi berada dalam ancaman kebocoran akibat potensi maladministrasi dan praktik korporasi yang menyimpang.
Peringatan Dini: 'Camping' Protes di Kantor Bupati
Spanduk-spanduk satir yang kini menghiasi wajah Kabupaten Bekasi hanyalah sebuah "peringatan dini." DPD IWOI menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan hak publik atas informasi disandera oleh kepentingan segelintir elite birokrasi.
"Jangan uji kesabaran rakyat. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dan data audit tidak dibuka ke meja publik, kami akan menggalang massa untuk camping dan menduduki Kantor Bupati sampai transparansi itu dipulangkan kepada rakyat Bekasi. Kami tidak butuh janji, kami butuh kejujuran!" pungkas Karno.
( Red )
