TUMBAL KOMERSIALISASI: Saat Ruang Publik Sonoageng "Digadai" Atas Nama Koperasi

 

FENOMENA HUKUM NEWS || NGANJUK

Aroma dugaan kongkalikong antara otoritas desa dan kepentingan korporasi menyulut amarah warga Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon. Sebuah proyek pembangunan gedung Koperasi Merah Putih terpaksa berhenti total setelah massa rakyat melakukan aksi bongkar paksa terhadap fondasi bangunan yang berdiri angkuh di atas lahan fasilitas olahraga milik warga.

Peristiwa ini bukan sekadar konflik agraria biasa, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap penggusuran ruang publik yang dibalut narasi formalitas hukum.

Legalitas Tanpa Legitimasi: Hukum Bukan Tameng Perampasan

Ketegangan memuncak ketika pihak pengelola proyek mencoba berlindung di balik status "Badan Hukum". Namun, bagi warga Sonoageng, surat izin di atas kertas tidak lebih berharga daripada hak mereka atas lapangan olahraga yang menjadi satu-satunya paru-paru sosial desa.

"Badan hukum bukan mandat untuk mencaplok fasilitas umum," teriak salah satu warga di tengah aksi pembongkaran menggunakan alat manual. Aksi massa ini secara telanjang menunjukkan adanya defisit kepercayaan yang akut terhadap Pemerintah Desa.

Redaksi mencatat setidaknya tiga poin krusial yang menunjukkan betapa bobroknya proses pengambilan kebijakan dalam kasus ini:

Syahwat Profit Menggusur Fungsi Sosial: Transformasi lahan olahraga menjadi gedung koperasi adalah bentuk nyata komersialisasi aset publik. Pemerintah desa seolah lebih mementingkan perputaran uang sektoral daripada kesehatan dan interaksi sosial warganya.

Musyawarah Desa (Musdes) yang Semu: Protes fisik ini merupakan bukti valid bahwa proses pengambilan keputusan tidak inklusif. Diduga kuat, rencana pembangunan ini diputuskan di "ruang gelap" tanpa melibatkan aspirasi murni masyarakat yang terdampak langsung.

Arogansi Birokrasi: Memaksakan konstruksi di atas lahan yang jelas-jelas masih digunakan warga untuk kegiatan publik adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat desa.

Insiden di Sonoageng seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan cara mencaplok ruang hidup rakyat. Jika pemerintah desa dibiarkan bermain "main mata" dengan kepentingan ekonomi tertentu tanpa transparansi, maka aksi massa serupa hanyalah menunggu waktu untuk meledak di tempat lain.

Rakyat telah memberikan putusannya secara langsung di lapangan: Kembalikan lahan kami, atau hadapi perlawanan kami.

Team Redaksi PRIMA